BERITAMAGELANG.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah gelar Rapat Koordinasi menghadapi letusan Gunung Merapi, di kantor Pusdalops Kabupaten Magelang, Senin (28/05). Rakor ini digelar terkait kondisi Gunung Merapi terkini.
"Jadi masing-masing SKPD kita cek sesuai dengan tugas fungsi mereka, kemudian tempat evakuasi akhir juga sudah kita cek, dan jalur evakuasi juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita persiapkan. Apabila ada yang mengalami kerusakan, maka akan segera kita perbaiki," kata Tavip Supriyanto usai rakor.
Tavip menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan mempersiapkan segala sesuatu jika terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merapi.
"Pengaturan desa bersaudara atau sister village, juga kita diskusikan terus sampai saat ini. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila benar-benar ada letusan, maka masyarakat tidak panik dan dapat dikoordinasi dengan baik. Tujuannya adalah zero korban jiwa (agar tidak ada korban jiwa)," tegasnya.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana memaparkan, dengan meningkatnya status Gunung Merapi menjadi Waspada, Pemerintah Jawa Tengah langsung menerbitkan surat himbauan Plt. Gubernur Jawa Tengah pada tiga Bupati, yakni Klaten, Magelang, dan Boyolali.
"Yang pertama, untuk mengadakan rapat koordinasi di internal masing-masing. Yang kedua, mengecek fasilitas yang sudah dibangun BNPB tahun 2010 (tempat pengungsian akhir), dan yang ketiga adalah menyiapkan rencana kontijensi menjadi rencana operasi apabila terjadi kenaikan level lagi," terang Sarwa.
Menurut Sarwa, mempersiapkan warga pada radius 10 Km akan lebih baik dari pada di radius 3-4 Km dari puncak Gunung Merapi.
"Untuk menindaklanjuti rapat-rapat dengan Kepala Desa pada radius 10 Km akan lebih aman atau safety, daripada harus tergagap-gagap memindahkan warganya saat terjadi erupsi Gunung Merapi, dan itu tidak gampang sama sekali," tegasnya.
Selain itu, dalam rakor tersebut Sarwa juga menyampaikan bahwa evakuasi hewan ternak juga merupakan hal yang sangat penting.
"Karena menurut pengalaman yang sudah-sudah, para warga ini enggan untuk mengungsi karena alasan hewan ternak mereka. Karena salah satu harta yang mereka miliki adalah ya hewan ternak itu. Atau mungkin pemerintah harus membuat kebijakan, bagaimana pengusaha lokal untuk bisa membeli hewan ternak tersebut, tetapi dengan catatan sesuai harga di pasaran," pungkasnya.
0 Komentar