Quick Win Smart City, 'Paseso Merapi' Tembus Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Dilihat 144 kali
Bupati Magelang Zaenal Arifin didampingi Kepala Pelaksana BPBD Edy Susanto mempresentasikan inovasi Paseso Merapi di hadapan Tim Independen Kemenpan RB

BERITAMAGELANG.ID - Sistem pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, 'Misteri Calon Pengantin Paseduluran Deso (PASESO) Merapi' masuk nominasi TOP 99 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang digelar  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.


Terkait hal tersebut, Bupati Magelang Zaenal Arifin mempresentasikan salah satu Quick Win Smart City Kabupaten Magelang ini di hadapan Tim Panel Independen di ruang Rapat Sriwijaya I KEMENPANRB Jakarta, Rabu (10/7).


"Inovasi Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau PASESO/Sister Village adalah inovasi yang menjadi icon dari Kabupaten Magelang terkait penanganan pengungsi letusan Gunung Merapi," ujar Bupati.


Pendekatan yang dilakukan adalah kelembagaan melalui persaudaraan dengan membentuk desa bersaudara untuk mengurangi resiko bencana berbasis masyarakat.


"Konsep inovasi adalah memperbesar skala pengungsian dari rumah ke rumah menjadi desa ke desa," jelasnya. 


Dalam praktiknya ada desa penyangga yang akan ditempatkan sebagai lokasi penampung warga yang tertimpa bencana, yaitu dengan cara seperti melamar pengantin.


"PASESO Merapi/Sister Village mampu menjawab manajemen buruk dari pengelolaan bencana selama ini. Sistem ini mampu menciptakan 'perasaan nyaman di zona aman', lanjutnya.


Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 hal yang terpenuhi, yaitu Technical engineering dan Social engineering.


"Sebelumnya, jika mengungsi terjadi kesemrawutan dan ketidakpastian tempat mengungsi. Dengan adanya Paseso yang dikuatkan dengan MoU, kedua belah pihak selayaknya pengantin dengan buku nikah," pungkasnya.




Instansi pemerintah yang berhasil masuk daftar 99 inovasi terbaik terdiri dari 19 kementerian, lima lembaga, 12 pemerintah provinsi, 41 pemerintah kabupaten, 21 pemerintah kota, dan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Sebelumnya, pada penutupan pengajuan proposal inovasi pelayanan publik secara daring pada 21 April 2019, sebanyak 3.156 inovasi telah terekam dalam Sistem Inovasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang diajukan oleh 331 instansi pemerintah.


Terdapat 1.872 inovasi pelayanan publik, kemudian melalui seleksi administrasi, 1.651 dinyatakan lolos ke tahap penilaian proposal.


Tim Evaluator melakukan penilaian proposal terhadap 1.651 inovasi pelayanan publik dan menyerahkan hasil penilaian kepada Tim Panel Independen.


Rapat pleno Tim Panel Independen kemudian memilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik ini kemudian akan diseleksi lagi menjadi Top 40. Seleksi dilakukan dengan cara wawancara dan presentasi dari para inovator di hadapan Tim Panel Independen.


Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa menerangkan penyelenggaraan KIPP merupakan bagian dari strategi menumbuhkan inovasi pelayanan publik.


"Sebagai salah satu bentuk pembinaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas agar mendukung kebijakan reformasi birokrasi," kata Diah.

Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar