Pemkab Magelang Raih Opini WTP 2021

Dilihat 406 kali

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah. Predikat opini WTP ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.


Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali kepada Bupati Magelang Zaenal Arifin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno bersama 10 daerah lainnya, di Aula Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Senin (23/5).


Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan capaian WTP ini bukanlah semata-mata hasil kerja keras satu orang, melainkan hasil kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Magelang.


Melalui capaian ini, pihaknya berharap bisa menjadi motivasi dan penyemangat tersendiri bagi para abdi negara di Kabupaten Magelang untuk semakin kerja keras dalam melayani masyarakat.


"Saya berharap penghargaan ini bisa terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi," kata Zaenal.


Ia juga mengakui tidaklah mudah meraih predikat opini WTP di masa Pandemi seperti sekarang ini. Berbagai tantangan untuk menyajikan laporan keuangan terbaik secara transparan telah diupayakan oleh jajaran dan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.


"Meskipun di tengah Pandemi, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap berupa menyajikan laporan terbaik dan transparan. Komitmen ini akan terus kami jaga dan pertahankan seterusnya," ungkapnya.


Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri telah meraih predikat opini WTP sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 ini.


Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh daerah di Jawa Tengah yang telah membantu proses pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.


BPK sendiri telah memulai proses pemeriksaan keuangan di berbagai daerah di Jawa Tengah sejak bulan Januari 2021 hingga tiap-tiap daerah menyerahkan laporan keuangannya.


Menurutnya, pelaporan LKPD kepada BPK merupakan cerminan dari pertangungjawaban dan komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dan jajarannya tentang pengelolaan keuangan yang baik, mendukung akuntabilitas dan transparansi.


Ayub berharap agar hasil pemeriksaan yang BPK sampaikan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan LKPD.


"Mari bersama-sama kita berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," pungkas Ayub.

Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar