Pemkab Magelang Akan Distribusikan Paket "Jogo Tonggo KIT" Untuk Seluruh Desa

Dilihat 914 kali

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang menerima paket "Jogo Tonggo Kit" dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah paket tersebut diserahkan oleh, perwakilan DPD Provinsi Jawa Tengah Komisi A, Soenarno kepada Bupati Magelang, Zaenal Arifin di Pendopo drh Soepardi, Kota Mungkid, Jumat (26/6/2020).


Zaenal sangat mengapresiasi bantuan tersebut. Pihaknya berharap melalui paket tersebut dapat memutus mata rantai Covid-19 yang ada di Kabupaten Magelang.


"Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang akan kami terima paket ini dengan sangat berbahagia sekali. Karena hal ini menjadi salah satu syarat kita menuju ke kenormalan baru tersebut. Semua alat APD sudah ada semua di sini," ungkap Zaenal.


Pada kesempatan yang sama, Zaenal juga menyebutkan saat ini wilayah Kabupaten Magelang sudah tidak lagi masuk dalam zona merah melainkan orange. Dengan artian telah terjadi penurunan jumlah pasien yang terpapar Covid-19.


"Harapan kami ini bisa terus ditingkatkan sehingga jumlahnya semakin sedikit bahkan nantinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang terpapar Covid-19. Tinggal nanti kita yang menjaga diri dari para pendatang saja," pungkas Zaenal.


Sampai dengan 26 Juni 2020 bantuan paket Jogo Tonggo Kit sudah diterima Dinkes Kabupaten Magelang sebanyak 372 paket untuk seluruh desa.


Satu desa/kelurahan satu Kit dengan nilai aset sebesar Rp 2.934.894.000 yang berisi masker kain 1.000 pcs, baju APD 10 pcs, thermogun 1 pcs, modul dan juknis 3 pcs, sepatu boots 10 pasang, sarung tangan 10 pasang, sprayer 1 buah, handsanitizer 50 liter dan disinfektan 30 liter.


Perwakilan DPD Provinsi Jawa Tengah Komisi A, Soenarno mengatakan, sejauh ini pihaknya telah berkomunikasi dengan Bappeda Provinsi Jateng terkait kucuran dana untuk penanggulangan Covid-19.


"Nampaknya akan banyak kucuran dana lain yang siap di bulan Juli. Jadi kami di provinsi, Pak Gubernur dan DPRD sudah sepakat dalam rangka mempercepat dalam menanggulangi Covid-19 ini maka harus dipercepat, kalau memang sudah memungkinkan ya harus segera dicairkan. Karena memang dana ini sangat ditunggu oleh masyarakat" kata Soenarno.


Soenarno menambahkan, secara bertahap pemerintah provinsi akan melonggarkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat.


"Harapan kita agar sektor perekonomian dapat terus berjalan, tanpa harus melupakan protokol kesehatan. Hal ini sebagai persiapan kita untuk menuju ke New Normal," jelasnya.


Dalam kesempatan yang sama, Soenarno juga mengingatkan kepada para kepala desa yang nantinya akan menerima kucuran bantuan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota untuk bisa menjaga amanah serta mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan.


"Saya harap dalam situasi seperti ini, para Kepala Desa bisa mempertanggungjawabkan laporan bantuan yang sudah diterima," pesannya.


Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar