BERITAMAGELANG.ID - Bawaslu Kabupaten Magelang launching Kampung Anti Money Politic, di Dusun Pandean, Desa Deyangan Mertoyudan Magelang. Rabu (14/2).
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Soleh, mengatakan, selain di Dusun Pandean, sebelumnya telah diluncurkan Kampung Anti Money Politic di Sawangan. Dimana pada awalnya tujuan dari Kampung Anti Money Politic adalah menghilangkan budaya politik uang mulai dari tingkat dusun.
"Pernah kami undang seluruh kepala desa di Kabupaten Magelang, untuk kami tawarkan program Kampung Anti Money Politic, yang awalnya mayoritas ragu hal tersebut untuk diwujudkan. Namun ternyata ada yang mau, dimana target kami dalam 1 Kecamatan harapannya ada 1 dusun saja itu sudah bagus. Alasan kepala desa yang setuju dengan program ini karena tidak ingin warganya terlibat politik uang," ungkap Habib.
Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar S. A. K dalam kesempatan tersebut menyampaikan, rangkaian kegiatan untuk deklarasi kampung atau dusun anti politik uang sudah berjalan dengan sangat baik bagi badan pengawas Pemilu. Namun hasil nyatanya memerlukan waktu dan sikap yang konsisten.
"Apa yang berlangsung pada hari ini adalah sebuah dasar-dasar dari kita membangun budaya politik baru yang lebih baik pada masa yang akan datang mungkin pada hari ini setahun 2 tahun apa yang kita kerjakan belum begitu terasa tetapi insya Allah nanti dalam perjalanan proses demokratisasi di Republik Indonesia," ungkap Fajar.
Fajar menambahkan, apa yang digagas dan dikembangkan oleh warga Dusun Pandean akan menjadi salah satu batu bata dari bangunan rumah demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang, yang dilakukan dengan cara-cara yang inovatif.
"Dusun Pandean bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain di seluruh Jawa Tengah dan bahkan di seluruh Indonesia bahwa pergerakan kita perjuangan kita lawan politik uang kita lakukan mulai dari masyarakat tingkat Dusun sampai berkembang nanti sampai dengan level nasional," tandas Fajar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar S. A. K. Arif, Muspika Mertoyudan serta unsur KPU dan Bawaslu dan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat.
0 Komentar