Pengelolaan Kualitas Pariwisata

Dilihat 3723 kali
Pengelolaan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan familiar akan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan baik domestik maupun mancanegara

Sebagaimana diketahui, sektor pariwisata pada dasarnya merupakan kegiatan  berkorelasi dengan objek wisata dan aktivitas pendukung pariwisata dalam satu mata rantai yang saling berkelindan. Pembangunan objek wisata ataupun kawasan wisata yang dikelola dengan baik oleh pemerintah atau pelaku pariwisata  memiliki efek berganda karena dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi ikutan lainnya, seperti akomodasi perhotelan, restoran, hiburan,  rekreasi, agen perjalanan, dan sebagainya.


Elaborasi industri pariwisata sebenarnya bukan sekadar aktivitas yang terkait dengan persprektif ekonomi saja, tetapi juga berkorelasi dengan berbagai dimensi sosial dan budaya yang melibatkan seluruh komponen, di antaranya pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada pengembangan potensi pariwisata daerah, peran pemerintah daerah sangat dominan. Potensi sektor pariwisata daerah ini sangat siginikan untuk dielaborasikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Selama dua tahun lebih sejak pandemi, sektor yang diandalkan ini merasakan kelumpuhan total. Bagaimana tidak? Sektor yang berhubungan dengan kegiatan jalan-jalan, berselancar, liburan, dan berbagai kegiatan wisata rohani harus menghentikan kegiatannya karena harus menaati anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

 

Refleksi Bersama


Pasca pandemi, sektor yang diandalkan ini mulai menggeliat kembali. Tentunya pandemi dapat menjadi refleks bersama untuk mengubah pengelolaan pariwisata menjadi lebih berkualitas. Baik terkait dengan akomodasi, kepuasan pelanggan, atau perjalanan yang berkualitas yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.


Untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas dapat dilakukan melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan tentang potensi pariwisata di tanah air diperlukan Langkah inovasi seperti mengaplikasikan sistem big data.


Kemenparekraf telah menerapkan sertifikasi CHSE untuk kebijakan ini, yang berarti cleanliness (kebersihan), health (kesehatan),safety (keamanan),dan environment  sustainability (kelestarian lingkungan), perlu dimiliki oleh pelaku pariwisata baik perhotelan, restoran, atau jasa layanan pariwisata.


Untuk merealisasikan pemulihan industri pariwisata jelas diperlukan kolaborasi berbagai pihak, baik akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah dan publikasi media. Prinsipnya semua perlu peduli dan merasa memiliki, bahwa industri pariwisata merupakan sektor yang perlu mendapat dukungan sepenuhnya.


Untuk dapat menjadikan destinasi wisata sebagai minat utama yang selalu dikunjungi wisatawan, kiranya diperluakan strategi pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan. Implikasinya tak lain adalah pengelolan pembangunan yang menjamin bahwa keuntungan yang optimal akan diperoleh secara berkelanjutan, hanya dapat diwujudkan dengan pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi.


Kiranya perlu pemahaman bersama, bahwa pembangunan kepariwisataan perlu menganut prinsip sinergitas mutual yang saling menguntungkan. Implikasinya, prinsip tersebut dilandasi pedoman kerja bahwa wisatawan yang kembali ke tempat asalnya membawa kesan positif tersendiri dengan ekspektasi akan berkunjung kembali dengan presentase yang lebih besar daripada kunjungan pertama.


Untuk itu yang perlu menjadi perhatian dalam elaborasi pariwisata yaitu wisatawan tidak nyaman saat kunjungan pertama. Kesan pertama semua pelaku pariwisata perlu menunjukkan pelayanan prima kepada wisatawan Jangan sampai wisatawan merasa jera saat kunjungan pertama yang nantinya berdampak enggan untuk berkunjung kembali (Arief Setijawan, 2018).


Wisatawan Nusantara


Kita tidak dapat mengabaikan wisatawan Nusantara. Mereka merupakan pemantik dan kontributor terbesar dalam membangkitkan kembali industri pariwisata. Ketika wisatawan mancanegara masih lama prosesnya untuk dapat berwisata, wisatawan Nunsantara sudah melompat lebih awal yang sekaligus sebagai indikator penyelamat industri pariwisata.


Adapun tantangan yang segera diantisipasi adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sektor pariwisata tersebut. Faktor manusia inilah yang akan menentukan apakah para wisatawan akan memperoleh pengalaman total dan segera akan berkunjung kembali.


Elaborasi SDM industri pariwisata saat ini menghadapi tantangan global yang memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan wilayah bahkan negara. Salah satu alternatif solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki suatu negara termasuk Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan tepat sasaran. Terutama yang berkorelasi dengan pelayanan praksis industri pariwisata.


Lebih tegas lagi ada regulasi yang mengatur tentang SDM Pariwisata, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan sumber daya manusia di bidang pariwisata adalah sumber daya manusia yang terlibat  dalam berbagai macam kegiatan wisata  dan didukung  berbagai fasilitas  serta layananan yang tersedia oleh  masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.


Namun, kita harus optimis bahwa sumber daya manusia pariwisata apabila berusaha dan bekerja dengan gigih akan dapat mengatasi tantangan-tantangan ke depan dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Keberhasilan Indonesia dalam penyelenggaraan agenda level internasional seperti G20 memperkuat keyakinan dunia internasional bahwa Indonesia memiliki potensi dan SDM yang diandalkan.


Keberhasilan tersebut, tentunya jangan membikin kita lengah, namun tetap terus dipertahankan dan dielaborasikan agar kredibilitas Indonesia akan sektor pariwisata diperhitungkan tidak hanya dari perspektif kuantitas, namun juga kualitas sebagai parameter utama.


(Oleh: Drs. Ch. Dwi Anugrah, M.Pd., Guru Seni Budaya SMK Wiyasa Magelang)


Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar