Ini Pesan Bupati Magelang Dalam Rakor POK Triwulan I 2019

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Terpadu Triwulan I TA 2019 di Ruang Bina Praja Setda kabupaten Magelang, Kamis (25/4/2019).

Wakil Bupati Edi Cahyana, SE menyampaikan agar para Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksaana Teknis Kegiatan segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah dibuat.

"Cermati setiap kegiatan dan anggaran kas yang telah dibuat agar semua berjalan seimbang, tidak terjadi kesenjangan antara pencapaian realisasi fisik dengan realisasi keuangan," pesan Edi saat membacakan Sambutan Bupati Magelang.

Pada Tahun Anggaran 2019, belanja langsung APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp. 957.550.972.631,00 dan digunakan untuk membiayai 1.917 kegiatan.

Sampai degan akhir bulan Maret 2019 realisasi fisik tertimbang tercapai sebesar 13,48% dari target 17,87%. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan akhir Maret 2018 yaitu realisasi fisik tertimbang sebesar 17,44% dari target 19,56%.

Dari sisi penyerapan anggaran, juga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi penyerapan anggaran. 

Berdasarkan data dari Aplikasi SIMDA, realisasi keuangan belanja langsung sampai dengan akhir Maret 2019 sebesar 5,76% dari target 18,12% yang berarti terdapat kesenjangan 12,32%.

"Rendahnya relisasi fisik dan keuangan ini, mengharuskan kita untuk segera mengambil langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kinerja SKPD," tegasnya.

Waktu pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2019 masih 8 bulan. Untuk itu Bupati meminta kepala SKPD mencermati kembali jadwal pelaksanaan kegiatan dan mengawasi kinerja pihak terkait yang berhubungan dengan pengadaan barang atau jasa. 

"Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) APBD, maka di tataran SKPD, rakor seperti ini seharusnya diselenggarakan setiap bulan. Harapannya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan ketentuan yang ada, sehingga tidak ditemui permasalahan yang berarti seperti pada tahun-tahun sebelumnya," ungkapnya.

Terkait pengadaan barang jasa, sampai dengan pertengahan bulan April 2019, ULP telah menerima 32 paket pelimpahan. Adapun jumlah yang selesai roses lelang sebanyak 3 paket, 9 paket proses lelang, 19 paket dalam proses pencermatan, dan 1 paket dibatalkan.

Evaluasi atas kendala, dan permasalahan yang terjadi pada tahun 2018 selayaknya menjadi pelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas capaian kerja di tahun anggaran 2019. 

"Oleh karena itu saya berharap kepada para kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka 5 Tepat, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat sasaran, dan Tepat Manfaat," harapnya.

Selanjutnya, Bupati menghimbau kepada para Kepala SKPD untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi internal di SKPD secara rutin.
2. Bagi SKPD yang belum menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) agar memerintahkan PPTK untuk segera menyusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun2019.
3. Mengevaluasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dan segera melimpahkan paket pengadaan sesuai jadwal yang telah dicantumkan dalam RUP, agar proses lelang bisa segera dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatan bisa segera direalisasikan.
4. Bagi SKPD yang belum menetapkan organisasi pengadaan barang atau jasa, antara lain: Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat atau Panitia Pengadaan, Pejabat atau Panitia Penerima hasil pekerjaan dan Tim-Tim Penunjang lainnya apabila diperlukan, agar segera diselesaikan proses penetapannya.

Rakor POK diikuti 68 undangan meliputi 60 Kepala SKPD, dan 3  Instansi vertikal.