BERITAMAGELANG.ID - Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2019 2024 Pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat Unggul Menuju Indoneisa Maju menjadi program nasional I.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menterjemahkan hal tersebut dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang telah berkomitmen menerima dan mengimplementasikan program tersebut sejak tahun 2018.
"Mulai tahun 2019 penerima manfaat program tersebut sudah diperluas sampai ke tingkat Perpustakaan Desa. Lembaga Perpustakaan Desa di Kabupaten Magelang yang telah eksis memberikan pelayanan pemustaka saat ini tercatat ada 183 unit," kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuspa) Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi saat memberikan sambutan acara Kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2022 dan Serah Terima Sertifikat Akreditasi Lembaga Perpustakaan di Gedung Seba Pustaka Dispuspa Kabupaten Magelang, Selasa 19/04/2022.
Namun menurut Bela, sejumlah 183 Lembaga Perpustakaan Desa yang sudah mendapatkan fasilitas replikasi program transformasi berupa bantuan sarana prasarana peningkatan layanan perpustakaan baru 16 Perpustakaan Desa.Â
"Menindaklanjuti komitmen Bapak Bupati Magelang bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang akan menjalankan kegiatan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Magelang telah memasukkan program Transformasi Perpustakaan Berbais Inklusi Sosial menjadi prioritas program yang telah tertuang dalam RPJMD 2019 ¬2024," jelasnya.
Untuk itu, Bela mendorong para stakeholder dan mitra program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial baik itu OPD, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD maupun Kepala Desa agar menyesuaikan langkah strategis dalam mengambil kebijakan program dan anggaran untuk mendukung suksesnya implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang.
"Karena ini telah terbukti dan nyata, selangkah demi selangkah dapat merubah pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Tahapan implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, saat ini disampaikan Bela, di tahap sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai tahapan dan jadwal implementasi program serta membangun kesadaran dan komitmen untuk mengimplementasikan program.
"Pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan segera melaksanakan asesmen terhadap perpustakaan desa yang dinilai layak untuk diusulkan replikasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, baik melalui fasilitasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Magelang bekerjasama dengan BUMN, BUMD maupun sektor swasta," imbuhnya.
Bela juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan BUMN, BUMD dalam hal ini, Bank Jateng, Bapas 69, Taman Wisata Candi Borobudur dan BPR BKK Muntilan yang telah menyalurkan program CSR nya untuk keberlanjutan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
"Selamat dan apresiasi yang tinggi khususnya kepada Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah yang telah berhasil melaksanakan proses dan tahapan akreditasi perpustakaan dengan tertib dan cermat," katanya.
Disampaikan Bela juga saat ini telah memiliki 26 lembaga perpustakaan yang telah terakreditasi yang bisa menjadi rujukan untuk sharing/berbagi ilmu dalam mengikuti proses tahapan akreditasi.
0 Komentar