BERITAMAGELANG.ID-- Guna mematangkan persiapan menghadapi ancaman letusan Gunung Merapi di tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar kegiatan review rencana kontigensi di Pendopo Kantor BPBD Kabupaten Magelang, Rabu (2/9/2020).
Bupati Magelang diwakili oleh, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang, Adi Waryanto dalam sambutannya mengatakan, sangat menyambut positif terkait kegiatan pendampingan dalam review rencana kontigensi (Rekon) tahun 2020 sebagai upaya dini menghadapi ancaman letusan Gunung Merapi.
Menurutnya, kegiatan Rekon tersebut nantinya akan mempermudah Pemkab Magelang dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya pada saat terjadi kondisi darurat. Untuk diketahui, sejak tahun 2018 Gunung Merapi sudah mengalami erupsi dan eksplosif sebanyak 14 kali. Untuk itu Pemkab Magelang berupaya mematangkan Rekon dengan harapan dapat mengantisipasi kemungkinan erupsi Gunung Merapi di tengah Pandemi Covid-19.
"Rencana Kontigensi ini merupakan gambaran pelaksanaan dan pegangan bersama dalam penanganan erupsi Merapi di Kabupaten Magelang, utamanya ditengah Pandemi Covid-19 yang sedang melanda," kata Adi.
Lanjut Adi, sesuai informasi dari BPPTKG menyampaikan bahwa saat ini badan Gunung Merapi sudah mengalami penggembungan. Melihat devormasi yang terjadi, BPPTKG memperkirakan perilaku erupsi Merapi akan mirip dengan erupsi tahun 2006. Dimana ancaman jangka pendek, yakni apabila kubah lava tumbuh hingga mencapai volume kritis, kemudian longsor membentuk awan panas maka akan disertai letusan eksplosif.
"Melihat kondisi tersebut, Pemerintah bersama Pak Kalak BPBD Kabupaten Magelang perlu melakukan penyusunan review rekon erupsi Gunung Merapi. Karena rekon yang disusun tiga tahun yang lalu (2017) sudah tidak relevan dengan kondisi Gunung Merapi terkini. Apalagi dimasa pandemi ini penyusunan Rekon erupsi Merapi harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan," tutur Adi.
Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, Edi Susanto melaporkan bahwa, tujuan utama dari penyusunan review Rekon menghadapi ancaman letusan Merapi tersebut adalah memperbaharui data dari Rekon sebelumnya pada tahun 2017.
"Kemudian hal yang kedua, dari informasi BPPTKG aktivitas Gunung Merapi menunjukan peningkatan sehingga menuntut kewaspadaan dan kesiapsiagaan Pemkab Magelang," jelas Edi.
Edi menambahkan bahwa, penerapan penanganan pengungsian Merapi beberapa tahun lalu akan sangat berbeda dengan penerapan pengungsian pada saat ini, utamanya di tengah Pandemi Covid-19.
"Dulu ketika kita mengatakan semuanya berkumpul di suatu tempat, maka semuanya akan berkumpul. Namun saat ini kita harus mengatakan jaga jarak karena protokol kesehatan," ungkap Edi.
Edi menambahkan, kapasitas pengungsian TEA yang dulu dirasa cukup memadahi, dengan protokol kesehatan karena Pandemi Covid-19 maka fasilitas tersebut akan berkurang. Melihat kondisi tersebut, melalui kegiatan Rekon ini kita harus mengetahui seberapa banyak masyarakat yang akan dilayani.
Diketahui, pada KRB III terdapat 3 Kecamatan yakni Dukun, Srumbung, dan Sawangan serta 19 desa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi letusan Gunung Merapi.
"Jumlah penduduk di 3 kecamatan yang terdampak ini sebanyak 60.000 jiwa yang harus kita layani. Sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, merancang serta mempetakan kekuatan kita seberapa, ancamannya apa, dan harus melakukan apa," pungkas Edi.
Kegiatan review rencana kontigensi tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang, para relawan, para Camat dan Kepala Desa terdampak. Sebelum kegiatan berlangsung, segenap tamu undangan juga telah melalui standar protokol kesehatan, antara lain lolos rapid tes, menggunakan Face Shield, lolos cek thermogun, dan menggunakan handsanitizer.
0 Komentar