BERITAMAGELANG.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemerintah Kabupaten Magelang membuat dokumen rencana operasi. Dokumen itu nantinya menjadi panduan penanganan darurat Merapi.
“Dengan adanya dokumen itu maka seluruh SKPD terkait memiliki persepsi arahan yang sama," kata Wing Prasetyo Adi, Bidang Dukung Kaji Cepat Dan Perencanaan Operasi BNPB, usai mengikuti rapat evaluasi bersama Sekda Kabupaten Magelang di Command Center, Senin (16/11/2020).
Semua yang sudah disampaikan SKPD terkait dalam rapat koordinasi penanganan darurat Merapi, dijadikan dokumen operasional. Diakuinya, kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan darurat Merapi sudah baik.
Kejadian erupsi tahun 2006 dan 2010 menjadi bahan belajar, sehingga Pemkab Magelang bisa mengambil langkah penanganan. Erupsi Gunung Agung dan Sinabung juga menjadi bahan pembelajaran.
“Hal yang baik dalam penanganan bisa coba diterapkan, bagaimana persiapannya baik terkait pengungsian maupun yang lainnya," kata Wing.
Yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini, ancaman tidak hanya erupsi Merapi, namun ada Covid-19 dan curah hujan yang tinggi.
“Karena itu, dalam dokumen rencana operasi sebaiknya dimasukkan antisipasi penyebaran Covid-19 di tempat pengungsian agar tidak muncul klaster baru. Yang juga perlu diwaspadai adalah curah hujan yang tinggi," tegasnya.
Menyinggung tentang Covid-19, Wing menegaskan agar petugas di tempat pengungsian benar-benar memperhatikan kedatangan orang luar.
“Jangan sampai orang luar bebas datang ke lokasi pengungsian. Harus ada filter, semua harus sesuai protokol kesehatan agar tidak ada klaster pengungsian," tegasnya.
0 Komentar