BERITAMAGELANG.ID - Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Magelang menargetkan delapan desa anti politik uang terbentuk di tahun 2021. Saat ini sudah ada 14 desa anti politik uang yang tersebar di 21 kecamatan.
"Untuk tahun ini rencana akan ditambah sebanyak delapan desa. kita mengagendakan minimal satu tiap kecamatan," kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Chabibah di kantornya, Kamis (25/02/2021).
Dijelaskan Aini, idealnya setiap Kecamatan memiliki desa yang masyarakatnya sadar akan bahaya politik uang. Namun ia mengakui jika proses terbentuknya kampung anti politik uang tidak mudah dan instan dalam jangka waktu satu atau dua tahun saja. Butuh komitmen bersama dengan waktu lama untuk membentuk itu.
Dicontohkan Aini, pada satu Kecamatan Bawaslu hanya mengambil satu desa prioritas. Untuk strateginya adalah klasifikasi suatu desa yang dimungkinkan pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya tingkat praktek money politiknya tinggi. Kemudian prioritas kedua adalah lokasi desa yang terpinggir perbatasan. Karena aksesnya jauh sehingga pengawas jarang menjangkau untuk sosialisasi.
"Kita prioritaskan desa yang politik uangnya tinggi, kita ambil kita bina dengan kegiatan melibatkan pemerintah dan masyarakatnya," jelasnya.
Ia menyebut, keberadaan kampung anti politik uang menurut sangat efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, terhadap jenis money politik, politik transaksional. Dengan itu kemudian masyarakat juga memiliki kesadaran menyelamatkan demokrasi bersama lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU.
Bahkan, lanjutnya saat Pilkada 2019 lalu dan kampung anti money politik sudah terbentuk maka ketika ada orang yang menyusup hendak membagikan amplop yang kemudian ditangkap oleh warga dan tokoh masyarakat yang kemudian dilaporkan ke pengawas.
"Secara spontan mereka (warga) mengusir orang itu. Kesadaran masyarakat timbul," ungkapnya.
0 Komentar