BERITAMAGELANG.ID - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik praktis. Untuk itu, para ASN dihimbau tetap netral dan bersikap profesional.
"Hal ini sesuai surat edaran dari Menteri PAN dan RB, tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2018," kata Plt. Sekda Magelang, Eko Triyono saat memimpin rapat ASN di Ruang Bina Karya, Sabtu (10/02).
Sosialisasi Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, pemilihan legislatif 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 itu, diikuti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Magelang.
Lanjut Eko Triyono, untuk menindaklanjuti SE Menteri, Pemkab Magelang mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 800/104/22/2018 tentang penyampaian edaran Menteri PAN dan RB tersebut. Intinya, mengingatkan kembali agar ASN tetap netral.
Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, untuk segera disosialisasikan ke lingkungan kantor dan dinas hingga ke desa-desa.
"Kalau perlu ditempel di papan-papan pengumuman masing-masing dinas dan kantor hingga desa. Biar masyarakat juga bisa membacanya," ujarnya.
Dengan menempel SE tersebut, agar kondusivitas daerah tetap terjaga. Apalagi, kedua pemimpin kita (Bupati dan Wakil Bupati), juga maju dalam Pilkada ini. Karena mulai tanggal 14 Januari 2018, Pemkab Magelang akan dipimpin oleh seorang pejabat (Plt.) Bupati.
"Itu sesuai tahapan Pilkada, dimana sejak tanggal 13 Februari atau setelah penetapan dan pengundian nomor urut calon Bupati dan calon Wakil Bupati, mereka diharuskan cuti di luar tanggungan negara, karena keduanya maju pada pilkada," tandas Eko.
0 Komentar