Antisipasi Penipuan, Kerajaan di Indonesia Perlu Didata Ulang

Dilihat 147 kali
GBPH Prabukusumo

BERITAMAGELANG.ID - GBPH Prabukusumo berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri secepatnya melakukan pendataan ulang, terhadap keberadaan keraton-keraton yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. 


Selain keraton, juga kepala-kepala suku dan trah. Pendataan itu penting dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kerajaan-kerajaan palsu yang marak akhir-akhir ini.


"Presiden Jokowi hendaknya segera memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan keraton, kepala suku dan juga trah yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau berubah menjadi republik," katanya saat ditemui di sela acara HUT Museum Lima Gunung di studio Mendut Mungkid, Kabupaten Magelang, Rabu (5/2) sore.


Putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini mengungkapkan, saat ini ada sekitar 40-50 keraton di nusantara. Sedangkan di Indonesia bagian timur masih banyak kepala suku. 


"Untuk trah juga masih banyak dan ini perlu didata kembali mana yang benar-benar keturunan. Sebab saat ini banyak yang ngaku-ngaku keturunan. Bahkan ada yang jadi  ketua padahal dia menantu. Ini tidak boleh," katanya.


Menurut Prabukusumo, keberadaan keraton, kepala suku dan trah ini sangat penting, agar masyarakat tahu mana yang asli dan palsu.


Diakuinya kalau keraton-keraton saat ini lebih tertutup. Mereka tidak mau menonjol lantaran Indonesia saat sudah menjadi negara republik. 


"Mereka introvert karena tidak ingin dianggap menjadi raja di suatu negara," ungkapnya.


Namun sebenarnya keberadaan mereka sangat mendukung negara Indonesia. Berdirinya Indonesia karena adanya Keraton. 


"Sehingga harapan saya, keraton ini juga harus disupport oleh pemerintah. Jangan yang istimewa saja seperti DIY. Tapi keraton yang lain yang betul- betul jelas ada sebelum Indonesia merdeka. Kepala suku juga harus disupport dengan APBD atau APBN," harapnya.


Bila ada support, keberadaan keraton bisa survive.  Namun demikian tetap ada konsekuensi terhadap negara. Seperti membantu pemerintah untuk keamanan dan ketertiban atau ikut menyampaikan program anti korupsi.


Di sisi lain, adik dari Sri Sultan Hamengkubuwono X ini minta,  Badan Intelijen Negara (BIN) tegas memerintahkan TNI/Polri membubarkan kerajaan-kerajaan palsu.


 Ketegasan dari BIN diperlukan, karena banyak anggota dari kerajaan itu merupakan anggota TNI/Polri. 


"Di kerajaan ini, para anggota TNI/Polri yang bergabung  dijadikan Sekjen atau jabatan  tinggi lainnya," ucapnya.


Sehingga, Polri di tingkat Polres menjadi ragu-ragu untuk menindak karena tidak ingin berbenturan dengan orang dari institusi yang sama.


Prabukusumo juga menilai, sebagian besar kerajaan yang muncul ini memiliki unsur penipuan dengan cara menarik sejumlah uang kepada para anggotanya. Karena itu ia meminta kepada kerajaan atau keraton-keraton yang tidak benar itu, segera membubarkan diri dan minta maaf kepada masyarakat.

Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar